Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025). Foto : Galuh/Andri

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan Provinsi Bali dalam mengelola sektor pariwisata. Ia menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani, khususnya terkait infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Ia menyebutkan bahwa tingginya kunjungan wisatawan tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, yang berujung pada kemacetan dan ketidaknyamanan, terutama bagi wisatawan domestik.

“Saya melihat kemacetan di Bali sudah cukup mengganggu. Perlu ada pembenahan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol melingkar yang menghubungkan wilayah barat, utara, timur, hingga selatan. Ini akan memperluas sebaran wisata dari daerah padat seperti Denpasar dan Badung ke daerah lain seperti Bali Utara,” jelasnya ketika mengikuti kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).

Masalah lain yang disorot Toha adalah pengelolaan sampah yang dinilainya belum optimal di sejumlah titik wisata. Ia mendorong adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan efektif.

Tak hanya itu, Toha juga menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi wisatawan domestik, khususnya terkait harga tiket masuk destinasi wisata dan produk-produk lokal. Ia mengusulkan agar terdapat perbedaan harga antara wisatawan mancanegara dan domestik.

“Harga masuk ke tempat wisata seperti Monkey Forest atau Tanah Lot sebaiknya dibedakan. Wisatawan lokal jangan disamakan dengan wisatawan asing. Misalnya, jika wisatawan asing dikenakan Rp140.000, wisatawan lokal bisa dikenakan setengahnya atau 75 persen dari tarif tersebut,” ujarnya.

Aspek keamanan juga mendapat perhatian serius. Toha menyoroti kebiasaan wisatawan asing yang menyewa kendaraan, terutama sepeda motor, tanpa memperhatikan keselamatan di jalan.

“Wisatawan asing kadang berkendara sembarangan, tidak tertib, dan ini bisa menimbulkan kecelakaan. Perlu ada penertiban dan pengawasan lebih baik,” imbuhnya.

Dalam aspek pelestarian budaya, Toha mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memasukkan pendidikan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah. Ia mencontohkan tempat bersejarah seperti Bajra Sandhi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi generasi muda Bali.

“Pelajar SD hingga SMA harus diperkenalkan pada budaya dan sejarah Bali. Kunjungan ke situs seperti Bajra Sandhi seharusnya menjadi bagian dari pembelajaran,” katanya. (gal/aha)